
liputaninvestigasi.com — Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen menjalin kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Kantor BPKD Kabupaten Bireuen, Selasa (20/10/2026).
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam koordinasi dan sinkronisasi data bidang pertanahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, Anny Setiawati, A.Ptnh., M.M., beserta jajaran, serta Kepala BPKD Kabupaten Bireuen, Mohammad Amrullah, S.E., M.Si., bersama jajaran.
Penandatanganan perjanjian ini menjadi langkah untuk meningkatkan koordinasi antara kedua instansi dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, Anny Setiawati, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas instansi, terutama dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap koordinasi dan sinkronisasi data antara Kantor Pertanahan dan BPKD dapat berjalan semakin baik, sehingga mendukung tertib administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah milik pemerintah daerah, serta mendorong pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif serta saling mendukung.
Ia juga berharap kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan perjanjian, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Sinergi yang baik antarlembaga sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah bagi kepentingan pembangunan,” tambahnya.
Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua instansi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta pertukaran dan sinkronisasi data sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung penataan aset daerah yang berkaitan dengan aspek pertanahan, sehingga administrasi kepemilikan dan pemanfaatan aset pemerintah dapat dikelola secara lebih tertib dan akuntabel. (Taufiq Gandapura)










