
liputaninvestigasi.com – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Kamis (8/10/2026).
Gubernur Aceh dalam agenda tersebut diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang menandatangani berita acara persetujuan bersama bersama pimpinan DPRA.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad, yang akrab disapa Yah Fud.
Persetujuan KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara yang menjadi acuan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melanjutkan tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan APBA 2027 sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah, termasuk penetapan prioritas program pembangunan dan alokasi belanja untuk mendukung kebutuhan masyarakat Aceh.
Selain penandatanganan persetujuan KUA-PPAS 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penutupan Masa Persidangan II sekaligus pembukaan Masa Persidangan III DPRA Tahun 2026.
Dengan dimulainya masa persidangan baru, DPRA akan melanjutkan berbagai agenda kedewanan, termasuk pembahasan kebijakan dan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah awal menuju pembahasan APBA 2027 yang diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.










