
liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. atau Dek Fadh, meninjau sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait kondisi sejumlah infrastruktur serta kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah.
Turun langsung ke lapangan, Dek Fadh melihat kondisi sejumlah lokasi sekaligus mendengarkan masukan mengenai persoalan dan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Sebelum menuju Bireuen dan Aceh Utara, Wagub Aceh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Dek Fadh didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Kunjungan ke Pidie Jaya menjadi bagian dari rangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Dari Pidie Jaya, Dek Fadh kemudian menuju Kabupaten Bireuen. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli.
Di lokasi tersebut, Wagub Aceh bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen melihat kondisi jembatan dan kawasan sekitarnya. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Krueng Simpoh, untuk melihat kondisi aliran sungai serta kebutuhan penanganan di kawasan tersebut.
Rangkaian kunjungan berlanjut ke Kabupaten Aceh Utara. Dek Fadh meninjau Sungai Sawang bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Di lokasi itu, Wagub melihat secara langsung kondisi sungai dan kawasan di sekitarnya. Peninjauan selanjutnya dilakukan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang.
Dek Fadh melihat langsung kondisi pekerjaan serta kawasan tebing sungai. Ia juga berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai kondisi lapangan, kebutuhan pembangunan, serta langkah penanganan yang diperlukan.
Turut mendampingi Wagub Aceh dalam rangkaian peninjauan tersebut Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh, Ruthmilla Devi; Kepala UPTD V Pengairan Aceh, Bambang Yusri; Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA, Bobby Syahputra, S.E., M.Si.; Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat; serta jajaran pemerintah daerah, jajaran teknis dan pihak balai yang membidangi lokasi yang dikunjungi.
Dek Fadh mengatakan, peninjauan langsung diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memastikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.
Menurutnya, laporan masyarakat dan berbagai pihak menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis, serta pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” kata Dek Fadh.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan instansi teknis dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur serta kawasan sungai yang berdampak langsung terhadap masyarakat.










