Realisasi Tambahan TKD Aceh 2026 Tembus 30,16 Persen, Serapan Rp498,25 Miliar

liputaninvestigasi.com — Realisasi anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 untuk penanganan bencana hidrometeorologi mencapai Rp498,25 miliar atau 30,16 persen dari total pagu Rp1,652 triliun.

Data per Jumat (25/9/2026) tersebut menunjukkan adanya peningkatan realisasi sebesar Rp41,16 miliar atau 2,49 persen dibandingkan posisi Jumat (18/9/2026) yang tercatat Rp457,08 miliar atau 27,67 persen.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan peningkatan serapan tersebut didorong oleh akselerasi belanja di tingkat kabupaten/kota serta peningkatan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Data komparatif ini merupakan bagian dari laporan rutin Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, sesuai arahan Mendagri yang ditegaskan kembali oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, perkembangan penanganan pascabencana perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk perkembangan penggunaan anggaran.

Nurlis menyebutkan, tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun tersebut telah ditransfer 100 persen oleh pemerintah pusat ke kas daerah sejak 4 Mei 2026 melalui tiga tahap pencairan, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 30 persen dan tahap ketiga 30 persen.

“Uangnya sudah tersedia lengkap di kas daerah sejak Mei lalu. Tidak ada kendala likuiditas dari pusat,” katanya.

Serapan Kabupaten/Kota Naik Rp35,78 Miliar

Pada periode 18 hingga 25 September 2026, realisasi gabungan 14 kabupaten/kota meningkat Rp35,78 miliar atau 4,33 persen.

Serapan naik dari Rp217,62 miliar atau 26,31 persen menjadi Rp253,41 miliar atau 30,63 persen dari total pagu Rp827,26 miliar.

Delapan daerah tercatat mengalami peningkatan realisasi.

Kota Banda Aceh mencatat tambahan realisasi terbesar, yakni Rp14,28 miliar atau 8,27 persen, sehingga total serapan mencapai Rp72,41 miliar atau 41,91 persen.

Aceh Tamiang mencatat kenaikan persentase terbesar, yakni 18,63 persen atau bertambah Rp6,86 miliar. Serapannya meningkat dari 27,73 persen menjadi 46,36 persen.

Sementara enam daerah lainnya yang mengalami peningkatan adalah Langsa menjadi 29,82 persen, Lhokseumawe 27,59 persen, Sabang 8,94 persen, Aceh Singkil 25,28 persen, Subulussalam 11,01 persen, dan Gayo Lues 57,99 persen.

Di sisi lain, enam daerah tidak mengalami perubahan realisasi selama periode tersebut. Aceh Barat tercatat 24,79 persen, Aceh Barat Daya 24,88 persen, Aceh Jaya 32,88 persen, Aceh Selatan 65,32 persen, Aceh Tenggara 20,41 persen, dan Nagan Raya 2,69 persen.

Realisasi Pemerintah Aceh Bertambah Rp5,38 Miliar

Untuk tingkat Pemerintah Aceh, realisasi dari pagu Rp824,82 miliar meningkat Rp5,38 miliar atau 0,65 persen.

Serapan bertambah dari Rp239,46 miliar atau 29,03 persen menjadi Rp244,84 miliar atau 29,68 persen.

Dari 14 SKPA pengampu, terdapat tiga instansi yang mencatatkan peningkatan realisasi.

Dinas PUPR bertambah Rp2,93 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 28,90 persen. Dinas Perkim bertambah Rp2,31 miliar dengan realisasi 14,58 persen, sedangkan BPBA meningkat Rp128 juta dengan realisasi 13,15 persen.

Nurlis mengatakan, stagnasi realisasi keuangan pada sejumlah instansi tidak otomatis menunjukkan tidak adanya kegiatan penanganan bencana di lapangan.

“Sejumlah kegiatan saat ini masih berada pada tahap pelaksanaan fisik, sehingga pembayaran dan pencatatan realisasi keuangan dilakukan setelah progres pekerjaan memenuhi tahapan dan persyaratan pembayaran sesuai ketentuan,” ujarnya.

BPSDM: Beasiswa Terdampak Bencana Masih Terkendala Berkas

Sementara itu, realisasi anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh masih tercatat 0 persen.

Nurlis menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Terdampak Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026.

Penetapan kelulusan akhir penerima bantuan diumumkan pada 25 Agustus 2026 setelah melalui proses verifikasi faktual di 18 kabupaten/kota terdampak.

Selanjutnya, BPSDM membuka proses pendaftaran ulang, pengumpulan dokumen fisik serta validasi rekening Bank Aceh Syariah hingga 20 September 2026.

Namun, hingga batas waktu tersebut masih terdapat mahasiswa yang belum melengkapi dokumen administrasi dan nomor rekening.

“Faktanya, hingga batas waktu tersebut ditutup, masih banyak mahasiswa yang dinyatakan lulus belum mengumpulkan dan melengkapi berkas administrasi serta nomor rekening mereka,” kata Nurlis.

Menurutnya, bantuan belum dapat ditransfer sebelum seluruh dokumen penerima selesai diverifikasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Karena proses jemput bola kelengkapan berkas susulan masih berlangsung, realisasinya belum bisa dicairkan keluar dari kas daerah per 25 September,” ujarnya.

Pemerintah Aceh, kata Nurlis, tetap berkomitmen menjaga pemanfaatan dana penanganan bencana agar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.

Ia juga mengajak masyarakat, jurnalis, dan pegiat transparansi untuk memantau perkembangan realisasi anggaran tersebut melalui portal resmi Pemerintah Aceh.

Data realisasi tambahan TKD dapat dipantau melalui P2K-APBA Aceh di portal resmi Pemerintah Aceh.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan penggunaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi secara berkala. []

Tag: