
liputaninvestigasi.com-Proyek rekonstruksi Jalan Samakurok-Ule Gle di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, menuai sorotan warga. Jalan yang dibangun menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2026 itu dilaporkan sudah mengalami kerusakan meski usia pembangunan belum genap satu tahun.
Pantauan, sejumlah bagian badan jalan terlihat retak, bergelombang, dan tidak rata. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku kecewa melihat kondisi jalan yang dinilai terlalu cepat rusak.
“Baru tahun kemarin dibangun, sekarang sudah banyak retak dan bergelombang. Padahal jalan ini setiap hari dilalui kendaraan,” ujar warga kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, kerusakan tidak hanya terjadi pada bagian tepi jalan, tetapi juga terlihat pada permukaan badan jalan yang mulai bergelombang sehingga mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
Warga menduga mutu pekerjaan tidak sesuai harapan sehingga jalan yang seharusnya dapat bertahan dalam jangka waktu lama justru mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek rekonstruksi Jalan Samakurok-Ule Gle dibiayai melalui program Otsus Aceh pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp4,35 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Alue Puteh Farm.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Aceh Utara, Dr. Muhammad, mengakui adanya keretakan dan gelombang pada ruas jalan tersebut.
Menurutnya, keretakan pada bagian bibir jalan terjadi karena kendaraan melintas pada area yang telah melebihi volume awal pekerjaan.
“Sudah melebihi volume sehingga saat kendaraan melintas terjadi keretakan pada bagian tertentu. Perbaikan sudah diupayakan,” kata Muhammad.
Ia juga mengakui permukaan jalan yang bergelombang merupakan bagian dari kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang luput dari pengawasan saat proyek berlangsung.
“Memang ada bagian yang bergelombang akibat kurang telitinya pengawasan saat pekerjaan dilakukan. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak di lapangan untuk segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Meski demikian, pengakuan tersebut justru memperkuat pertanyaan masyarakat terkait efektivitas pengawasan proyek yang dibiayai dari uang rakyat. Warga menilai kondisi jalan yang baru dibangun tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan menjadi indikator bahwa kualitas pekerjaan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak hanya melakukan perbaikan pada titik yang rusak, tetapi juga melakukan audit teknis terhadap mutu pekerjaan agar proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Munawir)










