
liputaninvestigasi.com — Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE atau Dek Fadh mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersama sejumlah kementerian terkait.
Dek Fadh mengikuti rakor dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh. Ia didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., serta Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, T. Robby Irza.
Turut hadir Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Rakor secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Salah satu agenda utama yang dibahas yakni percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi.
Usai mengikuti rapat, Dek Fadh menginstruksikan kepada penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan agar segera merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan pemerintah pusat.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah di wilayah terdampak terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat, terutama penyediaan hunian tetap bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.
Untuk wilayah Aceh, rakor tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.
Koordinasi lintas pemerintah tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara terpadu, efektif, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.










