
liputaninvestigasi.com — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menerima audiensi pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (4/9/2026).
Audiensi tersebut membahas perkembangan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam pertemuan itu, Plt Sekda Aceh didampingi sejumlah Asisten, Staf Ahli Gubernur, serta kepala dinas dan kepala biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.
Taufik mengapresiasi kepedulian dan peran aktif mahasiswa dalam mengawal serta memantau berbagai langkah penanganan bencana yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan kalangan akademisi sebagai bagian dari kontrol sosial memiliki peran penting untuk memastikan setiap tahapan penanganan pascabencana berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Di hadapan rombongan Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang dipimpin Ketua Senat, Alvin, Plt Sekda memaparkan kondisi terkini penanganan pemulihan pascabencana berdasarkan perkembangan hingga 30 Agustus 2026.
Pemaparan tersebut mencakup berbagai progres pemulihan dan fungsionalisasi akses jalan nasional maupun daerah, pembangunan dan perbaikan jembatan, serta pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dilakukan secara bertahap.
Selain infrastruktur dan layanan publik, pemerintah juga terus menangani kebutuhan hunian masyarakat terdampak melalui pembangunan dan penyelesaian hunian sementara (huntara), penyediaan hunian tetap (huntap), serta bantuan perbaikan rumah warga.
Pada sektor ekonomi masyarakat, upaya pemulihan diarahkan pada lahan persawahan, tambak, dan sarana produksi warga yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat bangkitnya aktivitas ekonomi dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Taufik juga menjelaskan roadmap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh untuk periode 2026–2028. Program tersebut ditopang melalui skema pembiayaan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota.
Termasuk di dalamnya pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bagian dari dukungan pembiayaan pemulihan pascabencana, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan seluruh infrastruktur, layanan publik, dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih secara berkelanjutan,” kata Plt Sekda.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, juga terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kalangan akademisi, sebagai bagian dari upaya memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. []










