Susun Rapergub, Mualem Dorong Percepatan Pelayaran Krueng Geukuh–Penang

liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terus mendorong percepatan pembukaan kembali rute pelayaran Krueng Geukuh–Penang, Malaysia. Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) sebagai salah satu landasan untuk mengatur aspek teknis dan operasional penyelenggaraan layanan tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem terus memonitor perkembangan proses pembukaan rute pelayaran tersebut dan menginstruksikan pejabat terkait agar bergerak cepat.

“Saat ini kita sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk mengatur hal-hal teknis dan operasionalnya,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nurlis, Rapergub tersebut mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Sementara itu, kewenangan terkait perizinan angkutan laut dan kepelabuhanan berada pada Kementerian Perhubungan.

Pemerintah Aceh nantinya akan memberikan penugasan yang disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakan layanan tersebut secara komersial atau business to business (B2B) dengan menggandeng operator pelayaran yang berpengalaman.

Nurlis menjelaskan, penugasan tersebut merujuk pada Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam ketentuan tersebut, setiap penugasan kepada BUMD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, disertai kajian bersama, persetujuan RUPS, serta pemisahan pembukuan.

“Karena itu, Gubernur Mualem mengamanahkan kepada timnya untuk membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Nurlis.

Pemprov Aceh Konsultasi dengan Kemenhub

Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Mualem, Tim Pemerintah Aceh telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Tim tersebut terdiri atas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh Ermiadi Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, serta Kepala Biro Hukum Setda Aceh Dr Amrizal.

Mereka diterima Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Zainal Abdul Rahman dan Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri Kemenhub Gus Rional.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pemerintah Aceh menyampaikan perkembangan penyusunan Rapergub. Pemerintah Aceh juga meminta asistensi dan masukan teknis dari Kemenhub terkait regulasi pelayaran internasional sebelum rancangan tersebut memasuki tahapan selanjutnya.

“Pemerintah Aceh memerlukan asistensi atau masukan teknis dari Kemenhub terkait regulasi perhubungan laut sebelum Ranpergub tersebut ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” kata Nurlis.

Bagian dari Visi Pembangunan Aceh

Pembukaan rute pelayaran Krueng Geukuh–Penang merupakan salah satu visi dan misi Gubernur Aceh yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025.

Rute tersebut sebelumnya pernah beroperasi menggunakan kapal Ro-Ro Jatra III yang dioperasikan PT ASDP pada 2015. Pelayaran tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat rantai pasok dan konektivitas regional Aceh dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Namun, operasional pelayaran tersebut kemudian terhenti karena persoalan regulasi.

Dari sisi geografis, Krueng Geukuh memiliki posisi strategis untuk menjadi pintu masuk dan keluar Aceh menuju Penang. Jarak kedua wilayah tersebut sekitar 205 mil laut.

Selain faktor geografis, hubungan Aceh dengan Malaysia, khususnya Penang, juga telah berlangsung sejak berabad-abad lalu melalui hubungan perdagangan dan interaksi masyarakat di kawasan Selat Malaka.

Nurlis mengatakan, upaya menghidupkan kembali rute Krueng Geukuh–Penang merupakan bagian dari komitmen Gubernur Mualem untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Aceh.

Gubernur Aceh juga telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Duta Besar Malaysia. Koordinasi turut dilakukan dengan Atase Perhubungan RI di Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI di Penang, serta Otoritas Pelabuhan Penang.

Selain itu, Pemerintah Aceh secara berkala melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pelabuhan Krueng Geukuh.

Sosialisasi kepada kalangan pengusaha juga dilakukan untuk memastikan kesiapan muatan apabila rute pelayaran tersebut dibuka.

“Pak Gubernur berharap dengan terbukanya penyeberangan Krueng Geukuh–Penang, maka terbukalah berbagai peluang usaha bagi rakyat Aceh,” ujar Nurlis.

Ia mengatakan berbagai komoditas yang diproduksi di Aceh nantinya berpotensi dipasarkan ke Penang sesuai kebutuhan. Selain itu, keberadaan masyarakat keturunan Aceh di Malaysia dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam membangun jaringan perdagangan dan hubungan bisnis.

Pelayaran Penumpang dan Barang Bisa Dipersiapkan

Dalam konsultasi dengan Kemenhub, pemerintah pusat menyampaikan bahwa pelayaran antarnegara Krueng Geukuh–Penang menggunakan kapal penumpang maupun kapal barang pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan pelayaran internasional yang berlaku.

Namun, terdapat perhatian khusus apabila layanan menggunakan kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang dapat mengangkut kendaraan.

Menurut Nurlis, hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur kendaraan dari Indonesia untuk masuk dan beroperasi di Malaysia maupun sebaliknya melalui skema tersebut.

Pengaturan pergerakan kendaraan lintas batas membutuhkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Karena itu, pengembangan layanan Ro-Ro yang membawa kendaraan membutuhkan kesepakatan antarnegara sebagai landasan hukum dan mekanisme pelaksanaannya.

“Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk mendorong terwujudnya kerja sama bilateral yang dapat memberikan kepastian dan mengatur mekanisme keluar-masuk kendaraan dari dan ke Malaysia,” kata Nurlis.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghambat persiapan pembukaan lintasan Krueng Geukuh–Penang.

Pemerintah Aceh dapat mempersiapkan terlebih dahulu layanan pelayaran penumpang dan barang, sementara layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan akan mengikuti perkembangan kerja sama bilateral yang sedang diupayakan pemerintah pusat.

“Pelayaran penumpang dan barang dapat dipersiapkan terlebih dahulu, sementara untuk layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan, Pemerintah Aceh akan mengikuti perkembangan kerja sama bilateral yang sedang diupayakan Pemerintah Pusat,” pungkas Nurlis.

Tag: