Plt Sekda Aceh Dorong Zakat dan Wakaf Jadi Penggerak Ekonomi Umat

liputaninvestigasi.com — Pemerintah Aceh mendorong pengembangan zakat, infak, wakaf, serta ekonomi haji dan umrah dalam satu ekosistem ekonomi umat yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada High Level Forum bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Umat Melalui Sinergi Zakat, Infak, Wakaf, Ekonomi Haji dan Umrah” di Aula Kantor Bappeda Aceh, Kamis (3/9/2026).

Dalam sambutan Gubernur, Taufik menyampaikan bahwa zakat, infak, wakaf, haji dan umrah tidak hanya memiliki akar kuat dalam ajaran Islam, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat Aceh.

Potensi tersebut, kata Muzakir, perlu dikembangkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan industri halal.

“Karena itu, kita perlu melihatnya sebagai satu ekosistem yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan industri halal,” kata Taufik saat membacakan sambutan tersebut.

Menurut Muzakir, Aceh memiliki modal yang kuat untuk membangun ekosistem ekonomi umat. Selain memiliki tradisi keislaman yang kuat dan kekhususan dalam penerapan syariat Islam, Aceh juga memiliki kelembagaan Baitul Mal yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui tata kelola yang profesional, kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, inovasi pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor.

Gerakan Aceh Berwakaf

Salah satu langkah yang telah dilakukan Pemerintah Aceh adalah Gerakan Aceh Berwakaf yang diluncurkan melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2025.

Muzakir menegaskan, gerakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penghimpunan wakaf. Wakaf harus dikembangkan menjadi ekosistem yang produktif, profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

“Gerakan ini hendaknya tidak berhenti pada penghimpunan wakaf, tetapi terus dikembangkan menjadi ekosistem wakaf yang produktif, profesional, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh mendorong penguatan sinergi antara Baitul Mal Aceh, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, nazhir, serta masyarakat.

Pemerintah Aceh juga menyambut pembahasan pemanfaatan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan untuk mendukung pendidikan vokasi bersama EduHub Indonesia.

Menurut Muzakir, pembangunan ekonomi umat pada akhirnya merupakan bagian dari pembangunan manusia. Dana sosial keagamaan diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian.

“Dana sosial keagamaan hendaknya tidak hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun kemandirian melalui keterampilan, pekerjaan, usaha, dan peningkatan pendapatan,” kata Taufik.

Dorong Pelaku Usaha Masuk Rantai Ekonomi Haji dan Umrah

Selain zakat dan wakaf, Pemerintah Aceh melihat ekonomi haji dan umrah memiliki rantai nilai yang luas dan berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Rantai ekonomi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, akomodasi, makanan, pakaian, jasa keuangan, kesehatan, teknologi, UMKM hingga industri halal.

Karena itu, pelaku usaha Aceh dinilai perlu didorong agar dapat mengambil bagian lebih besar dalam rantai ekonomi haji dan umrah, termasuk melalui dukungan instrumen keuangan syariah.

Muzakir berharap High Level Forum yang merupakan bagian dari rangkaian Road to Aceh Waqf Summit 2026 tidak berhenti sebatas forum diskusi.

Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi, membangun jejaring kerja sama, serta melahirkan tindak lanjut konkret dalam pengembangan ekonomi umat di Aceh.

“Kita ingin Aceh tidak hanya dikenal karena sejarah wakafnya, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana zakat, infak, wakaf, pendidikan, kewirausahaan, serta ekonomi haji dan umrah terhubung menjadi ekosistem ekonomi umat yang modern, produktif, dan memberi manfaat luas,” ujarnya.

High Level Forum tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, pimpinan Baitul Mal Aceh, lembaga pemerintah, lembaga keuangan syariah, Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, KDEKS, akademisi, pelaku usaha, nazhir wakaf, penyelenggara perjalanan haji dan umrah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Tag: