
ACEH UTARA – Geusyik Gampong Cot Bada, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Abdul Hadi, membantah tudingan bahwa pemerintah gampong melakukan pungutan liar (pungli) terhadap dana Jaminan Hidup (Jadup) korban banjir sebesar Rp50.000 per jiwa.
Tudingan tersebut sebelumnya beredar melalui media sosial dan kemudian menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan pemotongan dana Jadup yang dikaitkan dengan perangkat Gampong Cot Bada.
Abdul Hadi menegaskan, pemerintah gampong tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk memotong ataupun meminta sebagian dana Jadup yang diterima masyarakat.
“Kami dari pemerintah desa tidak pernah memerintahkan ataupun membenarkan adanya permintaan sebagian bantuan dari warga penerima Jadup,” kata Abdul Hadi kepada awak media, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, bantuan Jadup merupakan hak masyarakat penerima manfaat sehingga semestinya diterima secara utuh tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
Abdul Hadi mengaku telah mengetahui adanya informasi mengenai dugaan pemotongan Jadup tersebut. Informasi itu, kata dia, diterimanya dari sejumlah pihak, termasuk Kecamatan Langkahan serta unsur TNI dan Polri.
Namun, ia menegaskan tudingan yang menyebut dirinya melakukan pungutan Rp50.000 per jiwa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di tingkat gampong.
Ia juga membantah adanya kebijakan pemerintah Gampong Cot Bada yang mengharuskan warga membayar sejumlah uang untuk memperoleh atau mengurus bantuan Jadup.
Meski membantah adanya instruksi pungutan, Abdul Hadi mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada perangkat gampong agar tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Saya juga sudah memberikan warning agar tidak ada lagi hal-hal seperti itu,” ujarnya.
Menurut Abdul Hadi, pengawasan masyarakat justru diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.
“Sangat bagus dengan adanya kontrol sosial, sehingga masalah yang ada di masyarakat bisa cepat ditanggulangi oleh pihak desa,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan di tengah masyarakat, terutama karena menyangkut bantuan untuk korban bencana.
“Kami mohon maaf dengan adanya informasi ini. Tapi, apa pun yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta,” pungkasnya. (Munawir)










