Pemerintah Aceh Pacu Jalur Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang, PT PEMA Disiapkan Jadi Operator

liputaninvestigasi.com — Pemerintah Aceh terus mempercepat rencana pembukaan jalur pelayaran kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, dengan Penang, Malaysia.

Jalur internasional tersebut menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Pemerintah daerah kini mematangkan sejumlah aspek regulasi dan teknis agar layanan tersebut dapat segera direalisasikan.

Pembahasan terbaru dilakukan dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma serta Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menyampaikan perkembangan persiapan pembukaan rute Krueng Geukuh–Penang. Salah satu langkah yang tengah dipercepat adalah penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) mengenai penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk melaksanakan layanan Ro-Ro.

Menurut Faisal, penugasan kepada BUMD tersebut diharapkan memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam pengelolaan layanan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha dan investor melalui skema business to business (B2B).

Meski demikian, sejumlah aspek strategis tetap berada dalam kendali Pemerintah Aceh, antara lain penetapan tarif, jadwal pelayaran serta pengaturan prioritas muatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas Perhubungan Aceh juga menyiapkan skema dukungan pendanaan, baik melalui hibah maupun penyertaan modal kepada PT PEMA.

Saat ini, Pemerintah Aceh masih menunggu proposal dari PT PEMA terkait kebutuhan kapal yang akan digunakan untuk melayani rute tersebut. Pengadaan kapal dapat dilakukan melalui mekanisme sewa maupun pembelian.

Proposal itu ditargetkan disampaikan kepada Pemerintah Aceh paling lambat pada 31 Agustus 2026.

Tahapan berikutnya, Pemerintah Aceh menjadwalkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2–3 September 2026. Konsultasi tersebut terutama membahas aspek penugasan kepada PT PEMA serta mekanisme dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

Selain persoalan regulasi dan kapal, Pemerintah Aceh juga mendorong pemerintah pusat untuk memulai komunikasi bilateral dengan Malaysia terkait rencana konektivitas Ro-Ro Aceh–Penang.

“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.

Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan, rute tersebut merupakan salah satu program prioritas gubernur sehingga seluruh proses persiapannya harus dikawal secara serius.

Ia meminta perangkat terkait segera membangun komunikasi dengan kementerian terkait, khususnya menyangkut mekanisme hibah, subsidi maupun penyertaan modal serta proses penerbitan regulasi.

Pemerintah Aceh menargetkan berbagai kebutuhan pendukung dapat disiapkan secara paralel, mulai dari aspek hukum, kapal dan pelabuhan hingga kesiapan layanan kepabeanan, imigrasi, karantina serta ketersediaan muatan.

Jika seluruh tahapan tersebut dapat dituntaskan, jalur Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang diharapkan menjadi salah satu konektivitas baru Aceh dengan Malaysia sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

Tag: