
liputaninvestigasi.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api yang menghubungkan Lampung hingga Aceh dinilai menjadi peluang strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas ekonomi di Pulau Sumatra.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., menyambut positif arah kebijakan tersebut. Menurutnya, pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra harus menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan sistem transportasi Aceh yang terintegrasi, efisien, dan mampu menopang pergerakan orang maupun barang.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginannya agar jaringan kereta api Trans Sumatra dapat dikembangkan dari Bakauheni, Lampung, hingga Banda Aceh. Gagasan tersebut kembali disampaikan saat peresmian pemugaran tahap pertama Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.
Teuku Faisal menilai, jika terealisasi secara bertahap dan terencana, konektivitas tersebut dapat memberikan dampak besar bagi Aceh.
“Bagi Aceh, ini bukan sekadar pembangunan jalur rel. Ini adalah peluang untuk memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan mobilitas masyarakat,” ujar Teuku Faisal.
Ia menegaskan, Aceh memiliki posisi strategis sebagai wilayah paling utara Sumatra. Karena itu, pembangunan perkeretaapian tidak semestinya menempatkan Aceh hanya sebagai tujuan akhir lintasan, tetapi harus menjadikannya bagian penting dari jaringan logistik dan ekonomi regional.
Menurutnya, jalur kereta api ke depan perlu dirancang terkoneksi dengan pelabuhan, kawasan industri, sentra pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan, kawasan pariwisata hingga simpul transportasi lainnya.
“Yang kita dorong adalah bagaimana kereta api menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan ekonomi Aceh. Barang dari sentra produksi harus bisa bergerak lebih cepat menuju pasar dan pelabuhan, sementara mobilitas masyarakat juga semakin mudah dan efisien,” katanya.
Teuku Faisal menyebut terdapat dua agenda penting yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, pemerintah perlu segera memulihkan serta mengoptimalkan jalur kereta api yang telah tersedia, khususnya lintasan Lhokseumawe–Bireuen yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi.
Kedua, percepatan perencanaan dan pembangunan jalur Banda Aceh–Besitang harus terus didorong sebagai pintu masuk Aceh menuju jaringan kereta api Trans Sumatra.
Sebelumnya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mencatat sedikitnya 65 titik fasilitas perkeretaapian pada lintasan Lhokseumawe–Bireuen terdampak bencana. Kondisi tersebut sempat menyebabkan operasional kereta api perintis Aceh terhenti.
“Jalur yang sudah ada harus kita pulihkan dan manfaatkan kembali. Di sisi lain, koneksi Banda Aceh–Besitang harus dipersiapkan secara serius karena ruas ini sangat penting untuk membuka keterhubungan Aceh dengan jaringan perkeretaapian Sumatra,” ujar Faisal.
Meski menyambut positif rencana tersebut, Teuku Faisal menekankan pembangunan jaringan kereta api harus disiapkan dengan perencanaan yang matang.
Menurutnya, aspek keselamatan, kesiapan lahan, tata ruang, kondisi geografis, potensi angkutan barang, kelayakan ekonomi, ketahanan terhadap bencana serta kepastian pembiayaan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan.
“Visi besarnya sudah sangat baik. Sekarang yang diperlukan adalah bagaimana visi tersebut diterjemahkan menjadi program yang konkret, memiliki tahapan yang jelas dan dapat direalisasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan jaringan kereta api selaras dengan kebutuhan dan tata ruang Aceh.
“Kita ingin kebijakan ini bergerak dari gagasan menjadi pembangunan nyata. Aceh siap mendukung sesuai kewenangan daerah, karena konektivitas kereta api bukan hanya menyangkut transportasi, tetapi juga masa depan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
Secara nasional, jaringan Trans Sumatra Railway diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan konektivitas antardaerah di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga membuka peluang skema pembiayaan alternatif di luar APBN, termasuk keterlibatan investasi dan sektor swasta.
Bagi Aceh, terhubungnya jaringan kereta api hingga ujung utara Sumatra diharapkan mampu menekan biaya logistik, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya saing daerah sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.










