Forkopimda Aceh Bahas Kerusuhan Hari Damai Aceh, Pemerintah Siapkan Langkah Penyelesaian

liputaninvestigasi.com – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menggelar rapat membahas dinamika kerusuhan yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh, termasuk aksi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan di sejumlah lokasi di Banda Aceh.

Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16 Agustus 2026), dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh. Sebelum rapat digelar, jajaran Pemerintah Aceh telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk segera membahas persoalan tersebut serta mencari akar masalah dan solusi terbaik.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat Forkopimda digelar sebagai langkah cepat menyikapi peristiwa yang dinilai menonjol dan berpotensi mengganggu keamanan serta kedamaian Aceh.

“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (15 Agustus 2026), di antaranya di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Di lokasi tersebut terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.

Sementara itu, di Pendopo Gubernur Aceh yang berada tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, serta penaikan Bendera Bintang Bulan.

Menurut Nurlis, rapat Forkopimda berlangsung sekitar dua jam dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Aceh. Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi disepakati untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh.

Salah satu poin penting yang dihasilkan adalah komitmen bersama untuk menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif. Semua pihak juga diminta menahan diri serta mencegah terulangnya aksi serupa dengan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Semua pihak diminta menahan diri, mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasif,” ujar Nurlis.

Pemerintah Aceh juga mendorong penguatan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat untuk meredam potensi konflik.

Selain itu, seluruh pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan kepada masyarakat. Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan.

“Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan,” kata Nurlis.

Terkait persoalan bendera, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna mendapatkan kepastian hukum terkait penggunaan dan regulasi bendera Aceh.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Aceh.

“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).

Pemerintah Aceh berharap langkah bersama tersebut dapat menjaga situasi tetap kondusif serta memperkuat komitmen seluruh pihak terhadap perdamaian Aceh.

Tag: