Wali Kota Illiza Dorong UMKM Banda Aceh Perkuat Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan

liputaninvestigasi.com – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tidak berhenti pada kemampuan bertahan, tetapi terus meningkatkan kapasitas hingga mampu naik kelas dan memperluas pasar.

Pesan tersebut disampaikan Illiza saat menghadiri Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar Kolaborasi PNM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Aula OJK Provinsi Aceh, Jumat (14/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan.”

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Aceh Dady PerYoga, Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S, serta sejumlah pimpinan lembaga perbankan dan Pegadaian.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi kolaborasi OJK dan PNM yang dinilainya menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan tambahan modal. Modal harus berjalan beriringan dengan pengetahuan, pendampingan, literasi keuangan, kemampuan membaca peluang pasar, pemanfaatan teknologi, serta keberanian untuk berinovasi.

“Modal memang krusial sebagai pemicu awal, tetapi modal tanpa pengetahuan akan cepat habis tak berbekas,” ujar Illiza.

Ia menegaskan, keberhasilan pengembangan UMKM tidak semata-mata diukur dari bertambahnya jumlah pelaku usaha, tetapi dari kemampuan mereka meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.

“Jangan hanya bertahan. Kita ingin UMKM naik kelas, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan selanjutnya mampu menembus pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Illiza meminta pelaku UMKM mulai membangun tata kelola usaha yang lebih profesional. Di antaranya dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, melakukan pencatatan transaksi secara tertib, menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, memanfaatkan platform digital, serta menggunakan pembiayaan secara sehat dan produktif.

PNM Mekaar Jadi Pijakan Naik Kelas

Khusus kepada ibu-ibu peserta PNM Mekaar, Illiza berpesan agar tidak minder dengan skala usaha yang sedang dijalankan.

Menurutnya, usaha yang bermula dari dapur rumah, warung sederhana, kerajinan tangan maupun penjualan melalui media sosial tetap memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga.

Karena itu, pembiayaan yang diperoleh melalui PNM diharapkan tidak berhenti sebagai dana konsumsi, tetapi menjadi pijakan untuk memperbesar usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Jadikan pembiayaan ini sebagai batu pijakan untuk mengembangkan usaha. Jangan sampai pembiayaan yang seharusnya menjadi modal produktif justru habis untuk kebutuhan konsumtif,” pesannya.

Illiza menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 47.450 UMKM aktif di Banda Aceh yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa pendidikan, usaha digital, hingga wisata bahari dan perikanan.

Potensi tersebut, kata dia, merupakan kekuatan besar bagi perekonomian Banda Aceh apabila dikelola secara terintegrasi.

“Tugas kita bersama adalah menghubungkan potensi-potensi ini dengan permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi digital dan jaringan pasar yang lebih luas,” katanya.

Penguatan sektor UMKM tersebut juga sejalan dengan Program CEPAT (Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029.

Pemko Banda Aceh, lanjut Illiza, terus memperkuat keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy serta mendorong digitalisasi UMKM melalui Aplikasi Usaha Teman.

Sepanjang 2026, berbagai program pelatihan juga telah dilakukan, mencakup manajemen keuangan, branding dan konten digital, pembayaran menggunakan QRIS, hingga legalitas dan perpajakan usaha.

Pembiayaan Harus Diikuti Literasi

Dari sisi akses pembiayaan, Illiza menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh pada 2025 mencapai sekitar Rp3,84 triliun kepada 41,34 ribu debitur. Sementara Banda Aceh menyerap sekitar Rp270 miliar untuk 2.080 debitur.

Namun, besarnya akses pembiayaan tersebut tetap perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan tata kelola usaha.

Ia mengakui masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam administrasi, pencatatan keuangan, pemahaman produk pembiayaan hingga pengelolaan usaha.

“Karena itu, sinergi OJK, PNM, perbankan dan pemerintah daerah sangat penting agar akses pembiayaan benar-benar menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi beban bagi pelaku usaha,” ujarnya.

PKU Akbar Jadi Ruang Belajar

PKU Akbar tersebut diikuti 100 peserta terpilih dan dirancang sebagai ruang peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Para peserta mendapatkan materi literasi keuangan dari OJK, termasuk mengenai kanal pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. PNM juga memberikan materi pencatatan keuangan sederhana serta pelatihan penjualan secara daring.

Kegiatan turut dirangkai dengan showcase produk nasabah, penyerahan beasiswa dan sertifikat halal.

Illiza berharap seluruh materi dan pengalaman yang diperoleh peserta dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan usaha sehari-hari.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat semangat kolaborasi dalam membangun ekonomi masyarakat Banda Aceh.

“Bawa pulang ilmu, strategi dan komitmen baru. Pisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, catat setiap transaksi, jaga kualitas produk, manfaatkan media sosial dan transaksi digital, serta jangan berhenti berinovasi,” pesannya.

Menutup sambutannya, Illiza menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh siap memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem usaha yang semakin kuat.

“Pemerintah Kota Banda Aceh siap membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya demi mewujudkan UMKM Banda Aceh yang tangguh, mandiri dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Tag: