liputaninvestigasi.com — Keputusan Bupati Bireuen, Mukhlis, merombak struktur pejabat tinggi pratama kembali menjadi sorotan publik. Pelanti...
Adapun pejabat yang dilantik yakni dr. Minar Mushari, Sp.S. sebagai Direktur UPTD RSUD dr. Fauziah, Mohammad Amrullah, S.E., M.Si. sebagai Kepala BPKD, Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Doli Mardian, S.E., M.S.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, Azhari, S.Sos. sebagai Kepala BKPSDM, Munawar, S.K.M., M.Kes. sebagai Kepala Dinas Syariat Islam, Ir. Marwan, S.T., M.T. sebagai Kepala Pelaksana BPBD, serta Zamzami, S.Pd., M.M. sebagai Asisten Administrasi Umum Setda.
Dalam sambutannya, Bupati Muklis menyampaikan bahwa pelantikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menjawab tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan profesional.
Namun, pernyataan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen. Sejumlah persoalan anggaran yang tercatat dalam temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025 hingga kini masih menjadi perhatian serius.
Selain itu, transparansi dinilai masih lemah. Permintaan data penggunaan anggaran oleh salah satu lembaga belum mendapatkan respons, sementara sikap profesional dinilai belum terlihat. Kepala dinas juga belum memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai sorotan publik.
Dinas Pendidikan Bireuen diketahui mengelola anggaran yang sangat besar, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada ratusan satuan pendidikan. Instansi ini memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Tercatat, lebih dari 500 satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Bireuen, dengan total pengelolaan dana BOS diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar per tahun.
Besarnya anggaran tersebut seharusnya diiringi dengan pengawasan ketat dan transparansi guna mencegah potensi penyimpangan. Namun, pada kenyataannya, pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan saja dinilai belum maksimal, yang tercermin dari banyaknya temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik, apa alasan Bupati Bireuen masih mempertahankan saudaranya sebagai Kepala Dinas Pendidikan di tengah berbagai persoalan yang terjadi?
BACA JUGA:
Seperti diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI menemukan sejumlah permasalahan pada Tahun Anggaran 2025, di antaranya pembayaran honorarium kegiatan kursus dan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume pekerjaan pada proyek gedung dan bangunan yang telah dibayar penuh namun tidak sesuai kondisi fisik di lapangan.
Selain itu, terdapat pula temuan pada 16 paket pekerjaan pemasangan paving block dan penataan halaman sekolah senilai Rp2,54 miliar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut belum menetapkan spesifikasi teknis mutu paving block sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam dokumen perencanaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
BACA JUGA:
BPK menegaskan bahwa penetapan spesifikasi teknis merupakan hal penting untuk menjamin kualitas pekerjaan serta efisiensi penggunaan anggaran. Temuan tersebut dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan jasa konstruksi.
Mencuatnya berbagai persoalan tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan yang mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas Pendidikan Bireuen. Bahkan, muncul tuntutan agar kepala dinas dicopot demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Sebelumnya, aktivis Bireuen, Tuih, mendesak Bupati mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pendidikan meski memiliki hubungan keluarga.
Ia menegaskan jabatan publik bukan soal kedekatan, melainkan kinerja. Menurutnya, APBK adalah uang rakyat sehingga pejabat harus profesional dan bertanggung jawab.
Tuih juga menyoroti banyaknya temuan BPK meski baru sebagian diperiksa, termasuk potensi masalah dalam pengelolaan Dana BOS, dan meminta evaluasi dilakukan secara objektif tanpa mengutamakan kepentingan keluarga.
BACA JUGA:
Temuan BPK di Disdik Bireuen, Aktivis Sebut Bukti Gagalnya Kepemimpinan Bupati dan Desak Copot Kadis
Hal yang sama sebelumnya juga disuarakan oleh Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Bireuen, Khairul Amri, S.H., bersama Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), Tgk. Mauliadi, yang mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Bireuen.
Menurut mereka, Dinas Pendidikan merupakan sektor yang sangat fundamental. Jika pengelolaannya tidak maksimal, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas, terutama generasi muda di Bireuen. Mereka juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan pejabat yang justru dapat menghambat kemajuan sektor pendidikan.
“Bupati perlu memastikan bahwa Dinas Pendidikan dipimpin oleh figur yang benar-benar kompeten, mampu bekerja secara profesional, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pendidikan. Hal ini penting agar ke depan tidak lagi muncul temuan serupa serta kualitas pelayanan pendidikan dapat meningkat,” pungkas Tgk. Mauliadi.
BACA JUGA:
Persoalan ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk munculnya desakan agar aparat penegak hukum mengusut penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan Bireuen. Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret dari pihak kejaksaan. Bahkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Beberapa upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media ini pun belum mendapat tanggapan. (Nadar).
