Mualem Tekankan 11 Aksi Konkret, SKPA Dikejar Target Realisasi APBA 2026 dan Percepatan APBA 2027

liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan 11 aksi konkret Pemerintah Aceh untuk memastikan penyelesaian agenda pemerintahan akhir 2026 serta mempercepat program pembangunan pada awal 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Mualem saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh, diikuti para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta jajaran pejabat pengelola anggaran. Kegiatan dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah.

Dalam arahannya, Mualem meminta seluruh SKPA tidak hanya memahami target yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan setiap program dilaksanakan secara serius, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Pada kelompok pertama, Gubernur menargetkan realisasi keuangan APBA 2026 mencapai lebih dari 95 persen dengan memastikan penyelesaian pekerjaan fisik. Selain itu, SKPA diminta menjamin ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Sementara untuk percepatan APBA 2027, terdapat enam target yang harus dipenuhi seluruh perangkat daerah. Di antaranya memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menuntaskan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026.

Selanjutnya, penerbitan SK pengelola anggaran ditargetkan selesai sebelum 4 Januari 2027. Kegiatan perdana harus dilaksanakan pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027, sedangkan penandatanganan kontrak perdana ditargetkan sebelum 20 Januari 2027.

Adapun dua aksi lainnya diarahkan pada penguatan kinerja SKPA, khususnya dalam mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” tegas Mualem.

Konsolidasi tersebut menjadi langkah Pemerintah Aceh untuk mendorong seluruh SKPA bekerja lebih terukur, terutama dalam mengejar target realisasi anggaran dan menghindari keterlambatan pelaksanaan program pembangunan.

Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang melibatkan pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung masing-masing perangkat daerah.

Pemerintah Aceh berharap seluruh SKPA segera menyusun rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur sehingga 11 aksi konkret tersebut tidak berhenti sebatas arahan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.

Realisasi anggaran, penyelesaian pekerjaan fisik, serta ketepatan waktu pelaksanaan APBA 2027 kini menjadi sejumlah target penting yang harus dikawal seluruh perangkat daerah.

Tag: