
liputaninvestigasi.com – Komisi II DPRK Banda Aceh menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar itu dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked., meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan serta operasional SPALD-T tersebut.
Menurut Zidan, SPALD-T merupakan fasilitas strategis untuk mengolah limbah domestik masyarakat secara terpadu. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi sumber air tanah dari pencemaran.
Namun, besarnya investasi yang telah digelontorkan belum sebanding dengan tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut.
Zidan mengungkapkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas pelayanan hingga 5.000 pengguna. Ironisnya, hingga saat ini pelanggan yang memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, termasuk Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu persoalan utama yang menyebabkan fasilitas tersebut belum beroperasi secara maksimal adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Karena itu, Komisi II DPRK meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah pusat, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dan pendekatan agar pembangunan infrastruktur pendukung segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Selain persoalan jaringan, Zidan turut menyoroti beban biaya operasional SPALD-T yang saat ini mencapai sekitar Rp300 juta dan masih harus ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi beban keuangan daerah apabila tidak segera diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan dan optimalisasi pemanfaatan instalasi.
Ia menilai anggaran operasional tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar apabila fasilitas sudah berfungsi secara maksimal dan mampu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota.
“Seharusnya, anggaran Rp300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T Banda Aceh berada di bawah Perumda Tirta Daroy.
Komisi II berharap Pemko Banda Aceh segera mengambil langkah konkret agar investasi ratusan miliar rupiah tersebut tidak menjadi aset yang kurang produktif. Optimalisasi SPALD-T dinilai penting, bukan hanya untuk meningkatkan pelayanan sanitasi masyarakat, tetapi juga memastikan penggunaan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik.










