
liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar menangani persoalan banjir dan genangan secara maksimal melalui perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak boleh terus menjadi masalah tahunan yang hanya ditangani melalui kegiatan pembersihan saluran ketika musim hujan tiba.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun masterplan penanganan banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase, sungai, kawasan permukiman, serta pengelolaan tata ruang perkotaan.
Fraksi PKS secara khusus menyoroti sejumlah kawasan yang masih kerap mengalami genangan saat hujan lebat, di antaranya kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, Pasar Tani, depan Polda Aceh, serta beberapa titik lainnya di Banda Aceh.
“Kami meminta adanya pemetaan titik banjir, identifikasi penyebab, jadwal penanganan, dan target pengurangan titik genangan setiap tahun,” kata Tuanku Muhammad. Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan banjir, Fraksi PKS juga mendorong peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah diminta melakukan inventarisasi kondisi jalan kota, jalan lingkungan, serta akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Pembangunan jalan, lanjutnya, harus memperhatikan konektivitas antarwilayah, keselamatan pengguna jalan, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.
Di sektor pelayanan dasar, Fraksi PKS meminta agar penyediaan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pedestrian dan keselamatan jalan. Pembangunan trotoar harus dibarengi pengawasan terhadap penggunaannya, penertiban parkir di badan jalan, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Jangan sampai trotoar yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan gampong. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar setiap kecamatan memperoleh minimal dua usulan prioritas pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk diperjuangkan masuk dalam APBK setiap tahunnya.
Usulan tersebut harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, urgensi pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan dan gampong,” ujarnya.
Fraksi PKS berharap berbagai persoalan infrastruktur dasar tersebut mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembahasan APBK 2027, sehingga anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.










