
liputaninvestigasi.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen seolah kehilangan taring menghadapi preman pasar terkait munculnya kembali kios-kios yang diduga berdiri tanpa izin di kawasan Kede Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan.
Bangunan yang berdiri Jalan Kampus Almuslim tersebut sebelumnya sudah pernah dibongkar oleh tim terpadu Pada masa Penjabat Bupati Bireuen, Aulia Sofyan
Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis Cut Hasan, bangunan serupa justru kembali berdiri dan bahkan semakin menjamur.
Berdirinya kios tersebut tanmpa kejelasan siapa pengelolaannya memunculkan satu pertanyaan besar di tengah masyarakat. siapa yang sebenarnya berada di balik keberanian membangun dan mempertahankan bangunan tersebut sehingga pemerintah enggan mengambil tindakan.
Apalagi, lokasi kios tersebut disebut-sebut berada di atas saluran irigasi yang merupakan aset negara. Jika sebelumnya pemerintah mampu melakukan pembongkaran, mengapa sekarang justru terkesan membiarkan?
Patut diduga adanya perlindungan pihak tertentu yang memiliki pengaruh kuat di sekeliling pemerintah Bupati mukhlis sehingga bangunan-bangunan itu dapat terus bertahan tanpa tindakan penertiban.
Padahal sebelumnya, 14/9/2026 telah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan balai sebagai pemilik aset irigasi. Mereka bilang akan menyurati pemkab bireuen terlebih dahulu untuk tindaklanjut penertiban namun hingga kini belum ada tindakan.
Padahal sebelumnya, Camat Peusangan, pada masa Alfian, menyatakan pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan kios di lokasi tersebut.
“Pihak kecamatan tidak pernah memberikan izin. Jika ada hal terkait pembangunan di lokasi itu, bisa dikonfirmasi juga kepada pemerintah gampong,” ujar Alfian melalui pesan WhatsApp. Pada 24 Agustus 2026
Sementara itu, Keuchik Gampong Kede Matang, Teuku Irfan, membantah adanya keterlibatan dirinya dalam pemberian izin terhadap kios-kios yang kembali berdiri di lokasi yang sebelumnya pernah ditertibkan pemerintah.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pada 26 Agustus 2026 ia hanya menjawab singkat.
“Tidak,” tulis Teuku Irfan.
Namun ketika ditanya apakah terdapat pemasukan dari penyewaan kios yang masuk ke Pendapatan Asli Gampong (PAG) atau kas desa, Teuku Irfan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Hingga kini, tidak ada satu pun pihak yang secara terbuka mengakui kemana mengalirnya dana sewa dan siapa yang bertanggung jawab atas berdirinya bangunan-bangunan tersebut.
Pemerintah kecamatan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin. Pemerintah gampong juga membantah terlibat. lalu siapa yang memberi lampu hijau hingga bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri dan berkembang? Dan kemana mengalirnya manfaat ekonomi dari keberadaan kios-kios tersebut. (Nadar)










