Minyak Nilam Resmi Masuk Sistem Resi Gudang, Mualem Instruksikan Percepatan Hilirisasi di Aceh

liputaninvestigasi.com – Kabar baik bagi petani nilam di Aceh. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi menetapkan minyak nilam sebagai salah satu komoditas yang dapat disimpan melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, langsung menginstruksikan tim ekonomi Pemerintah Aceh untuk mempercepat pengembangan hilirisasi industri nilam di daerah.

“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).

Penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang. Keputusan yang ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 26 Oktober 2026 tersebut langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nurlis menyebutkan, Mualem menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut karena dinilai menjadi terobosan penting dalam memperkuat tata niaga minyak nilam di Aceh.

Menurutnya, masuknya minyak nilam ke dalam sistem SRG memberikan peluang bagi petani dan penyuling untuk memiliki posisi tawar yang lebih kuat, terutama ketika terjadi penurunan harga di pasaran.

Selama ini, petani nilam kerap menghadapi persoalan fluktuasi harga. Ketika harga turun, mereka sering kali terpaksa menjual hasil produksi dengan harga rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kebutuhan modal kerja.

Melalui SRG, minyak nilam dapat disimpan di gudang yang memenuhi standar mutu. Petani atau pelaku usaha juga dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan demikian, hasil produksi tidak harus langsung dijual ketika harga sedang anjlok. Komoditas dapat disimpan terlebih dahulu dan dipasarkan ketika harga kembali membaik.

“Petani kini memiliki instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya dapat diagunkan ke bank untuk modal kerja,” jelas Nurlis.

Ia mengungkapkan, proses pengusulan minyak nilam sebagai komoditas SRG berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya sebagai pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam ke dalam skema SRG.

Hasil koordinasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengusulan kepada Kementerian Perdagangan hingga akhirnya minyak nilam ditetapkan sebagai komoditas urutan ke-31 dalam sistem resi gudang nasional.

Minyak nilam kini bergabung dengan sejumlah komoditas unggulan lainnya yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar SRG, seperti kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu.

Nurlis menambahkan, kebijakan tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis, mulai dari mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, hingga meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Untuk memastikan kebijakan tersebut segera berjalan, Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait mempercepat persiapan sarana dan kelembagaan pendukung.

Koordinasi juga diminta dilakukan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sentra produksi nilam.

Sebagai langkah awal, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh dijadwalkan meluncurkan operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026.

Pelaksanaan tahap awal tersebut akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, serta akses pembiayaan melalui perbankan.

Pemerintah Aceh berharap penerapan SRG minyak nilam tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan industri pengolahan dan hilirisasi nilam di Aceh.

Dengan adanya kebijakan ini, komoditas nilam diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, memperluas akses pasar nasional dan internasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan.

Nurlis menegaskan, keberhasilan implementasi SRG nantinya sangat bergantung pada sinergi pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan kelembagaan petani agar manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Tag: