
liputaninvestigasi.com – Aliansi Bumi Mulia Aceh (ABMA) mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membuka ruang dialog politik nasional untuk membahas masa depan Aceh, termasuk aspirasi referendum yang kembali disuarakan di tengah masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan menyusul peristiwa penembakan yang menimpa warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Insiden yang terjadi saat berlangsungnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.
ABMA menilai peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan polemik pengibaran Bendera Bulan Bintang, simbol yang memiliki sejarah dan dimensi politik dalam perjalanan konflik Aceh.
Dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (6/11/2026), ABMA menyatakan persoalan simbol daerah seharusnya diselesaikan melalui dialog, komunikasi politik, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang berujung pada jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan investigasi secara independen, transparan, serta menyeluruh untuk mengungkap latar belakang dan kronologi peristiwa di Pidie.
“Perbedaan pandangan mengenai bendera semestinya diselesaikan melalui dialog, pendekatan hukum, dan komunikasi politik, bukan melalui tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil,” demikian pernyataan ABMA.
Evaluasi 21 Tahun Perdamaian Aceh
ABMA turut mengaitkan peristiwa tersebut dengan perjalanan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Menurut ABMA, perdamaian Aceh tidak cukup hanya diukur dari berakhirnya konflik bersenjata. Perdamaian juga harus tercermin melalui jaminan keamanan, keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap identitas masyarakat, serta kepastian pelaksanaan kesepakatan damai.
Musliadi Salidan dari ABMA mengatakan, momentum 21 tahun perdamaian semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana kesepakatan Helsinki telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.
“Jangan sampai kita hanya merayakan angka 21 tahun perdamaian, tetapi mengabaikan pertanyaan tentang kualitas perdamaian itu sendiri. Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang. Perdamaian harus menjamin rakyat dapat hidup aman, menyampaikan pendapat, menghormati identitasnya, dan mendapatkan keadilan,” kata Musliadi.
ABMA berpandangan, polemik Bendera Bulan Bintang yang terus berulang menunjukkan perlunya penyelesaian yang lebih jelas melalui komunikasi politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.
Mereka meminta negara membedakan ekspresi identitas masyarakat dengan tindakan yang secara nyata memenuhi unsur pelanggaran hukum atau mengancam keamanan.
Enam Tuntutan ABMA kepada Pemerintah
Dalam pernyataan resminya, ABMA menyampaikan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara.
Pertama, mendesak MPR RI membuka ruang dialog politik nasional untuk membahas masa depan Aceh, termasuk aspirasi referendum secara terbuka dan damai.
Kedua, meminta investigasi independen dan transparan terhadap peristiwa penembakan warga sipil di Kabupaten Pidie serta memastikan pihak-pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, mendesak pemerintah menyelesaikan polemik Bendera Bulan Bintang melalui dialog politik dan mekanisme hukum dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Keempat, meminta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Kelima, mendesak penghormatan terhadap hak masyarakat Aceh dalam menyampaikan aspirasi politik tanpa intimidasi maupun kriminalisasi.
Keenam, mendorong keterlibatan tokoh adat, ulama, akademisi, mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat sipil dalam pembahasan arah masa depan Aceh.
Referendum Diminta Dibahas melalui Dialog Damai
ABMA menegaskan bahwa aspirasi referendum yang mereka sampaikan harus ditempatkan dalam ruang dialog demokratis dan damai.
Mereka menyatakan tuntutan tersebut bukan ajakan melakukan kekerasan, melainkan dorongan agar pemerintah tidak menutup ruang pembicaraan mengenai berbagai aspirasi politik yang berkembang di masyarakat Aceh.
Bagi ABMA, persoalan implementasi perdamaian, status dan penggunaan simbol daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh perlu dibicarakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan pengorbanan banyak pihak. Karena itu, penyelesaian persoalan yang berpotensi memicu ketegangan dinilai perlu mengedepankan pendekatan dialog dan penegakan hukum.
“Rakyat Aceh tidak hanya membutuhkan janji perdamaian. Rakyat Aceh membutuhkan keadilan, penghormatan, dan kepastian masa depan,” Tegasnya










