
liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian persoalan Bendera Aceh, serta kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu dipimpin langsung Menko Polkam RI Dudung Abdurachman. Turut hadir Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem menegaskan bahwa ketiga persoalan itu membutuhkan perhatian serius Pemerintah Pusat karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekhususan Aceh dan kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan komitmen Pemerintah Pusat untuk mengawal penyelesaian ketiga persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan pemerintah akan berupaya memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Sementara mengenai Dana Otsus, Pemerintah Pusat menyatakan pentingnya menjaga keberlanjutan dana tersebut sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” ujar Dudung.
Adapun persoalan Bendera Aceh, pemerintah akan mengedepankan pendekatan dialog bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.
Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk kembali mendorong penyelesaian berbagai persoalan kekhususan Aceh di tingkat nasional.
Masyarakat kini menantikan realisasi komitmen Pemerintah Pusat, khususnya terkait kepastian keberlanjutan Dana Otsus, penyelesaian polemik Bendera Aceh, serta kejelasan status tanah wakaf Lapangan Blang Padang.
Dalam pertemuan itu, Mualem dan Dek Fadh turut didampingi Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj. Sekda Aceh Taufik, serta sejumlah pejabat Forkopimda dan instansi terkait lainnya.










