
liputaninvestigasi.com — Pemerintah Aceh merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,37 triliun. Percepatan pemulihan pascabencana menjadi tema utama pembangunan Aceh pada tahun mendatang.
Rencana anggaran tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (26/10/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah itu, Taufik menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2027. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRA, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Aceh dan DPRA sebelum rancangan qanun ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam dokumen nota keuangan, Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan di Aceh.
Kebijakan belanja daerah juga diarahkan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung visi, misi, serta program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029.
Penyusunan Rancangan APBA 2027 berpedoman pada kesepakatan Kebijakan Umum APBA (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026.
Pemerintah Aceh juga menetapkan sepuluh prioritas pembangunan, meliputi penguatan pelaksanaan syariat Islam, implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh, penurunan angka kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim, serta penciptaan lapangan kerja.
Prioritas lainnya mencakup transformasi digital terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sains dan teknologi, tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Pendapatan Aceh Ditargetkan Rp10,01 Triliun
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, pendapatan Aceh pada 2027 direncanakan mencapai Rp10.013.916.686.521 atau sekitar Rp10,01 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp7,03 triliun, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar Rp2,09 miliar.
Sementara itu, belanja Aceh direncanakan sebesar Rp10.374.275.027.386 atau sekitar Rp10,37 triliun.
Anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, serta belanja transfer Rp1,62 triliun.
Untuk pembiayaan daerah, Pemerintah Aceh merencanakan penerimaan sebesar Rp360,35 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil.
Dengan komposisi tersebut, rancangan APBA 2027 direncanakan sebesar Rp10,37 triliun.
Menunggu Pembahasan Bersama DPRA
Setelah penyampaian nota keuangan, dokumen Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2027 diserahkan sebagai bagian dari tahapan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pembahasan selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Aceh.
Dengan tema pemulihan pascabencana, penggunaan anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, memperkuat infrastruktur, menekan angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRA sebelum ditetapkan menjadi qanun sesuai mekanisme yang berlaku. []










