
liputaninvestigasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bencana Hidrometeorologi menerima 13 poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRA.
Rapat tersebut dipimpin oleh Muhammad Rizky, SE, dari Fraksi Golkar, bersama Fuadri, Rijaluddin, dan Khalid. Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan strategis di Aceh, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, pemulihan sektor pertanian dan peternakan, sengketa agraria, hingga kerusakan lingkungan dan penanganan pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas DPRA mengapresiasi aspirasi, data, serta masukan yang disampaikan mahasiswa. DPRA juga menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.
DPRA Siapkan Rencana Aksi dan Verifikasi Lapangan
Sebagai tindak lanjut, Satgas DPRA menyepakati sejumlah langkah untuk memastikan tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada pembahasan dalam rapat.
Langkah pertama adalah melakukan verifikasi terhadap data dan temuan lapangan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria. Setiap tuntutan akan dipetakan berdasarkan persoalan, kewenangan instansi terkait, serta mekanisme penyelesaiannya.
Hasil pemetaan tersebut akan dituangkan dalam rencana aksi yang selanjutnya dibahas pada pertemuan berikutnya.
DPRA juga menyepakati pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi teknis terkait. Perwakilan mahasiswa akan dilibatkan agar dapat memantau perkembangan penanganan persoalan sekaligus memberikan masukan secara langsung.
Selain itu, DPRA berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap realisasi anggaran penanganan bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengawasan tersebut dinilai penting agar anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
13 Poin Tuntutan Mahasiswa
Tiga belas tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria mencakup persoalan pertanian, peternakan, anggaran bencana, agraria, dan lingkungan.
Berikut rinciannya:
1. Evaluasi distribusi pupuk bersubsidi, termasuk memperkuat pendampingan bagi petani.
2. Pemutakhiran data CPCL dan lahan pertanian, guna memastikan ketepatan data penerima serta pemulihan lahan terdampak bencana.
3. Keterbukaan data kerusakan pertanian, termasuk informasi perkembangan pemulihan pascabencana.
4. Penguatan ketahanan pangan, dengan menjaga keterjangkauan harga dan kestabilan pasokan pangan bagi masyarakat terdampak.
5. Percepatan rehabilitasi usaha tani, meliputi sawah, fasilitas pertanian, dan lahan masyarakat yang rusak atau tertimbun material bencana.
6. Penyaluran bantuan sektor peternakan, melalui pendataan kerugian peternak secara transparan dan kepastian alokasi bantuan pemulihan ternak.
7. Pengembangan peternakan ayam petelur lokal untuk mendukung usaha masyarakat dan memenuhi kebutuhan telur di Aceh.
8. Transparansi sumber anggaran bencana, termasuk alokasi dana penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
9. Evaluasi dan akuntabilitas anggaran, terutama terhadap hambatan pelaksanaan program dan efektivitas penyerapan dana.
10. Penguatan fungsi pengawasan DPRA, termasuk mekanisme pertanggungjawaban publik dalam penyelesaian persoalan sektor pertanian.
11. Penyelesaian sengketa agraria, melalui evaluasi dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), penanganan tumpang tindih lahan dan penelantaran tanah, serta pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Penanganan kerusakan lingkungan, mencakup pemulihan kawasan hutan kritis, penanganan sedimentasi sungai, dan rehabilitasi wilayah rawan longsor.
13. Pengusutan asal-usul kayu gelondongan pascabanjir, termasuk pemeriksaan legalitas aktivitas pembalakan hutan yang berkaitan dengan temuan tersebut.
Mahasiswa Dilibatkan dalam Pengawasan
Pelibatan mahasiswa dalam rapat koordinasi berikutnya diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan tindak lanjut tuntutan. Dengan demikian, perkembangan penanganan setiap persoalan dapat dipantau secara lebih terbuka.
Persoalan distribusi pupuk, kerusakan lahan pertanian, bantuan peternakan, sengketa HGU, hingga kerusakan lingkungan membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penyelesaiannya berjalan efektif.
Begitu pula dengan pengelolaan anggaran bencana yang perlu diawasi secara transparan dan akuntabel untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
Melalui sinergi DPRA, Pemerintah Aceh, instansi teknis, dan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria, berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan 13 tuntutan tersebut ditindaklanjuti melalui langkah konkret, dengan kejelasan penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta perkembangan penyelesaian yang dapat diketahui masyarakat.










