Dek Fadh dan Wakil Ketua KPK Anugerahkan Penghargaan Desa Antikorupsi kepada 15 Gampong di Aceh

liputaninvestigasi.com — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, menyerahkan penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 kepada 15 gampong dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, Rabu (21/10/2026).

Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang dinilai berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Dek Fadh menegaskan bahwa pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola harus berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Dek Fadh.

Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas upaya mendorong penguatan integritas di tingkat pemerintahan desa. Menurutnya, pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Dek Fadh berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi simbol pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi bagi desa penerima untuk mempertahankan integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pembinaan, pendampingan, serta pengawasan agar praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara luas di seluruh gampong di Aceh.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Upaya tersebut harus diimbangi dengan pendidikan dan pencegahan agar budaya antikorupsi tumbuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ibnu menjelaskan, KPK menerapkan pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Ia juga memaparkan bahwa sepanjang 2016 hingga 2023 tercatat 869 kasus korupsi dana desa. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan penggunaan anggaran desa sesuai peruntukannya.

Menurut Ibnu, rendahnya transparansi anggaran, tidak aktifnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan, serta lemahnya budaya kerja antikorupsi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, pemerintah desa didorong membangun sistem tata kelola yang terbuka, memperkuat pengawasan internal, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, para bupati dan wali kota se-Aceh, kepala desa dan keuchik penerima penghargaan, kepala SKPA, kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, perwakilan asosiasi pemerintah desa, para inspektur kabupaten/kota, serta pejabat terkait lainnya.

Berikut 15 gampong penerima penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026:

1. Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

2. Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

3. Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

6. Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah.

7. Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.

8. Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

9. Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

10. Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

11. Gampong Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

12. Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.

13. Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

14. Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

15. Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Melalui program ini, KPK dan Pemerintah Aceh diharapkan terus memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Keterbukaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen antikorupsi harus diwujudkan melalui praktik nyata, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong dapat terus meningkat.

Tag: