
liputaninvestigasi.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan. Ia menekankan pentingnya menyiagakan alat berat di wilayah rawan bencana serta mempercepat penanganan sungai yang mengalami pendangkalan akibat material banjir dan longsor.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Dek Fadh memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, serta sejumlah kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Pertemuan itu membahas evaluasi penanganan bencana sekaligus langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan banjir dan longsor susulan menjelang musim penghujan pada akhir tahun.
Alat Berat Harus Siaga di Titik Rawan
Dalam rapat tersebut, Dek Fadh menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dilakukan sebelum kondisi darurat terjadi. Karena itu, ketersediaan alat berat, khususnya ekskavator, perlu dipastikan berada di wilayah terdampak maupun titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, ia meminta seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak segera mengajukan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera.
Permohonan tersebut diperlukan agar kebutuhan alat berat setiap daerah dapat diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan kondisi lapangan, tingkat kerawanan, serta kebutuhan penanganan bencana.
Menurutnya, kesiapan peralatan menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat, termasuk membuka akses jalan yang tertutup material longsor dan mendukung penanganan wilayah terdampak banjir.
BWS Sumatera I Diapresiasi, Pendangkalan Sungai Jadi Perhatian
Selain kesiapan alat berat, Dek Fadh juga menyoroti kondisi sungai pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I atas upaya penanganan sungai yang telah dilakukan. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Sejumlah sungai mengalami pendangkalan dan perubahan kondisi akibat sedimentasi serta material yang terbawa banjir dan longsor. Kondisi tersebut perlu dipetakan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat sebelum curah hujan meningkat.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten dan kota mengidentifikasi sungai serta saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material bencana. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mempercepat pembersihan dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa upaya normalisasi dan pembersihan sungai tidak boleh menunggu hingga banjir kembali terjadi. Penanganan sejak dini diperlukan, terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, dan sedimentasi berat.
Perkuat Koordinasi Antisipasi Bencana
Dek Fadh menegaskan, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, BWS Sumatera I, serta pemerintah pusat harus terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan terpadu.
Menurutnya, kesiapsiagaan bukan sekadar merespons bencana ketika terjadi, melainkan memastikan alat berat tersedia, titik rawan terpetakan, dan sungai yang berpotensi menimbulkan masalah segera ditangani.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap respons terhadap potensi bencana susulan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan risiko banjir dan longsor saat musim penghujan di penghujung tahun.
Pemerintah daerah pun diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui langkah konkret di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.










