Tiyong Desak BPMA Tengahi Tunggakan PI 10 Persen WK-B, Ingatkan Peran Regulator Migas Aceh

liputaninvestigasi.com – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Samsul Bahri Tiyong, mendesak Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) segera memediasi persoalan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja B (WK-B) yang disebut belum sepenuhnya dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sejak 2024 hingga 2026.

Tiyong menilai BPMA memiliki posisi strategis sebagai regulator kegiatan usaha hulu migas di Aceh untuk memediasi persoalan yang melibatkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai holding, PT Pema Global Energi (PGE) sebagai operator, serta PT Pase Energi NSB sebagai perusahaan yang mengelola kepentingan PI 10 persen Aceh Utara.

“BPMA sebagai regulator migas di Aceh sekaligus pihak yang mengawasi KKKS, wajib menjadi mediator kepentingan daerah penghasil dengan operator blok migas,” kata Tiyong, Sabtu (4/10/2026).

Menurutnya, Kepala BPMA Mawardi Nur dinilai memiliki pemahaman terhadap persoalan tersebut karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PEMA.

“Selain sebagai tugasnya regulator, Mawardi Nur juga sudah paham dengan persoalan ini karena waktu itu dia yang memimpin PEMA,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut.

Tegaskan PI Bukan Dana Hibah

Tiyong menegaskan, Participating Interest 10 persen bukan merupakan dana hibah, melainkan bagian dari skema kepemilikan atau hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini bukan uang belas kasihan dari PEMA atau PGE. Ini hak rakyat Aceh Utara yang diatur negara. Kalau produksinya sudah jalan, ya hak daerah harus dibayar. Jangan ditahan-tahan,” tegasnya.

Ia juga meminta adanya keterbukaan mengenai pembagian dividen dalam skema pengelolaan PI 10 persen tersebut.

“Informasi yang kami terima, PEMA sebagai holding sudah menikmati dividen dari skema saham gendong 10 persen itu. Tapi kenapa yang untuk Kabupaten Aceh Utara melalui PT Pase Energi NSB belum jelas? Ini yang harus dibuka BPMA,” ujar Tiyong.

Tiyong mengatakan persoalan tersebut perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran hak daerah penghasil.

Ancam Bawa ke Menteri ESDM

Tiyong juga mengingatkan BPMA agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Jika mediasi tidak segera dilakukan dan persoalan pembayaran PI belum menemukan titik terang, ia menyatakan akan membawa masalah tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Jika ada indikasi BPMA ‘main mata’ dengan PEMA dalam hal mengulur pembayaran, kami akan bawa langsung ke Menteri ESDM. Kita berharap kasus ini bisa selesai di Aceh saja,” tegasnya.

Namun, Tiyong berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi dan mediasi di tingkat Aceh terlebih dahulu.

Struktur Pengelolaan PI

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, pengelolaan PI 10 persen WK-B melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT PEMA sebagai holding, PT PGE sebagai operator, BPMA sebagai regulator migas di Aceh, serta PT Pase Energi NSB sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola PI 10 persen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Ketentuan mengenai PI 10 persen mengacu pada regulasi pemerintah terkait participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, termasuk Peraturan Menteri ESDM dan ketentuan lainnya yang mengatur keterlibatan badan usaha milik daerah.

Tiyong meminta seluruh pihak terkait membuka secara transparan mekanisme pengelolaan, pembagian hasil, serta pembayaran hak PI 10 persen Aceh Utara, khususnya untuk periode 2024–2026.

Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan, terlebih Aceh Utara masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan pascabencana banjir yang terjadi pada November 2025.

“Jangan tunggu rakyat marah. Aceh Utara baru dihantam banjir bandang, butuh uang untuk bangun infrastruktur dan ekonomi. Kalau ada PI yang bisa jadi PAD, kenapa dipersulit? BPMA jangan tutup mata,” tutupnya. (Taufiq Gandapura)

Tag: