
liputaninvestigasi.com — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Azanuddin Kurnia, untuk mempercepat penanganan sektor pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak, terutama dengan dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” ujar Nurlis menyampaikan arahan Gubernur Mualem.
Selain itu, Gubernur meminta Distanbun Aceh memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang selama ini memfasilitasi berbagai program dan kegiatan pertanian di Aceh.
Nurlis menjelaskan, arahan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Gubernur Mualem kepada Azanuddin saat menerima laporan terkait perkembangan sektor pertanian dan perkebunan Aceh di ruang kerja Gubernur Aceh, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Azanuddin memaparkan perkembangan program pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
“Pak Gubernur berharap semua yang difasilitasi Kementan untuk tahun 2026 bisa selesai seluruhnya. Beliau juga mengimbau kepada kelompok tani, TNI, dan para pihak yang mendapatkan kegiatan ini agar benar-benar melaksanakannya sesuai aturan,” kata Nurlis.
Sawah Rusak Berat Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sawah yang mengalami kerusakan berat. Berdasarkan laporan Distanbun Aceh, sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat hingga kini belum mendapatkan penanganan.
Gubernur Mualem meminta seluruh rencana penanganan yang telah disusun Distanbun Aceh tetap dilanjutkan. Pemerintah Aceh juga diarahkan untuk mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat proses penanganan.
Kepada Menteri Pertanian, Gubernur meminta dilakukan kajian cepat terkait perhitungan kebutuhan biaya penanganan per hektare. Kajian tersebut dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Gubernur meminta dukungan dalam mengidentifikasi dan memetakan batas-batas lahan sawah yang terdampak.
“Hal ini penting dilakukan karena batas lahan sawah yang rusak berat umumnya sudah tidak terlihat lagi,” ujar Nurlis.
Menurutnya, secara umum Gubernur Mualem menilai paparan Plt. Kadistanbun merupakan bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Alsintan Harus Dimanfaatkan
Gubernur Mualem juga memberikan perhatian terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Ia meminta seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” kata Nurlis menyampaikan pesan Gubernur.
Selain alsintan, bantuan benih dan bibit seperti padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, dan karet yang saat ini sedang dalam proses juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala, bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Serapan Anggaran Capai 53 Persen
Sementara itu, Azanuddin sebelumnya melaporkan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana kepada Gubernur Mualem.
Per 1 September 2026, serapan anggaran untuk program tersebut telah mencapai sekitar 53 persen.
Azanuddin meyakini sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan penanganannya pada tahun ini, termasuk berbagai kegiatan pendukung.
“Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” kata Azanuddin.
Untuk pekerjaan yang ditangani langsung oleh Kementan, ia meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar segera mempercepat proses tersebut dengan tetap memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Empat Strategi Penanganan Sawah Rusak Berat
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Azanuddin juga memberikan sejumlah masukan terkait strategi pemulihan sawah yang mengalami kerusakan berat.
Ia menyebut terdapat empat pendekatan yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, material lumpur yang menumpuk di areal persawahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan galian untuk mendukung berbagai proyek pemerintah maupun kegiatan lainnya sesuai ketentuan.
Kedua, lahan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan.
Ketiga, material yang ada dapat diolah menjadi bahan baku untuk pembuatan bata ringan maupun bata merah.
Keempat, dilakukan rehabilitasi terhadap sawah rusak berat agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana.
Pemerintah Aceh berharap percepatan berbagai program tersebut dapat memulihkan produktivitas petani sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan Aceh setelah bencana.










