Dishub Aceh Tegaskan Perusahaan AKDP Wajib Taat Regulasi dan Utamakan Keselamatan

 

 

liputaninvestigasi.com — Dinas Perhubungan Aceh menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terhadap regulasi perizinan dan ketentuan operasional.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Perusahaan Angkutan AKDP yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel, Banda Aceh, Kamis (20/8/2026).

Teuku Faisal mengatakan, kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian penting dalam memastikan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi umum.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen antara pemerintah, perusahaan angkutan, dan seluruh pihak terkait. Kita berharap setiap perusahaan AKDP bisa semakin tertib secara administrasi dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Teuku Faisal.

Ia menjelaskan, upaya meningkatkan keselamatan penumpang terus dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap angkutan umum. Dishub Aceh berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Aceh, DPMPTSP Aceh, DPD Organda Aceh, dan PT Jasa Raharja Aceh.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi angkutan umum, termasuk ramp check atau pemeriksaan kelaikan kendaraan, baik dari sisi teknis maupun administrasi.

Pemeriksaan itu bertujuan memastikan kendaraan memenuhi ketentuan kelaikan jalan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Teuku Faisal juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan administrasi sejumlah perusahaan angkutan AKDP. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.

Bahkan, terhadap perusahaan yang terus mengabaikan regulasi, pemerintah dapat mempertimbangkan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum AKDP Aceh.

Menurut Teuku Faisal, penegakan aturan harus berjalan seiring dengan pembinaan terhadap perusahaan angkutan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya tertib dari sisi perizinan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan bagi masyarakat.

Ia berharap forum sosialisasi dan koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan.

“Forum ini jangan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi harus memicu tindak lanjut nyata di lapangan dari seluruh pihak. Mari kita bersama-sama membangun budaya keselamatan dan memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman,” katanya.

Teuku Faisal menambahkan, sinergi antara pemerintah, perusahaan angkutan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Aceh.

“Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Aceh,” pungkasnya.

Tag: