
liputaninvestigasi.com – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, M.PA, mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian sebagai bagian penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi Aceh pascabencana.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 yang berlangsung di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, di antaranya Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan.
AEF kali ini mengangkat tema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi.” Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan sinergi berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh.
Sekda Aceh menyampaikan, bencana hidrometeorologi telah memberikan dampak cukup besar terhadap sektor pertanian. Sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan saat ini telah masuk dalam proses pemulihan.
Pemerintah Aceh juga terus mendorong optimalisasi dukungan pemerintah pusat. Dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian Aceh mencapai sekitar Rp2,5 triliun, dengan alokasi untuk Pemerintah Aceh sebesar Rp515,2 miliar.
Hingga 11 Agustus 2026, realisasi dukungan tersebut tercatat mencapai Rp264,4 miliar atau sekitar 51,3 persen.
Menurut M. Nasir, rehabilitasi lahan pertanian tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pemulihan lahan harus berjalan beriringan dengan perbaikan jaringan irigasi serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Dengan demikian, lahan pertanian dapat kembali produktif, petani segera kembali beraktivitas, produksi pangan meningkat, dan roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar M. Nasir.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, perekonomian Aceh menunjukkan perkembangan positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 tercatat sebesar 4,48 persen.
Sekda berharap forum ekonomi tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Pemerintah Aceh, kata M. Nasir, siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Aceh.
Ia menilai, percepatan pemulihan sektor pertanian akan memberikan dampak berantai terhadap ekonomi daerah, mulai dari peningkatan produksi pangan, pemulihan pendapatan petani, hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar berbagai dukungan dan program pemulihan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi pertanian seperti sebelum bencana, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun sektor pertanian yang lebih produktif, tangguh, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.










