
liputaninvestigasi.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap berbagai kendala yang masih menghambat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA).
Permintaan tersebut disampaikan setelah Komisi V DPRA melakukan peninjauan langsung ke rumah sakit rujukan utama di Aceh itu pada Rabu, 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pelayanan sekaligus melihat secara langsung berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian.
Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kebutuhan penting rumah sakit yang belum terpenuhi secara optimal. Persoalan tersebut mencakup keterbatasan ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, hingga peralatan penunjang tindakan operasi.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan internal rumah sakit, tetapi telah berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“RSUZA merupakan rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Aceh. Karena itu, persoalan menyangkut obat-obatan, bahan habis pakai dan peralatan medis harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai keterbatasan kebutuhan dasar rumah sakit justru menghambat pasien mendapatkan pelayanan,” kata Rijaluddin.
Ia menjelaskan, Komisi V DPRA sebelumnya telah beberapa kali melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pihak manajemen RSUZA untuk membahas berbagai hambatan yang dihadapi. Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan segera dari Pemerintah Aceh.
Keterbatasan tersebut, kata Rijaluddin, berpotensi menyebabkan pasien harus mencari dan membeli obat secara mandiri di luar rumah sakit. Selain itu, kekurangan sarana pendukung juga dapat berdampak pada tertundanya tindakan medis maupun jadwal operasi pasien.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat, terutama pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan kota yang datang ke Banda Aceh dengan harapan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.
“Persoalan seperti ini tidak boleh terus terjadi dan berulang setiap bulan. Pemerintah Aceh harus hadir dengan solusi yang nyata dan cepat. Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai serta peralatan penunjang pelayanan harus segera dipastikan ketersediaannya,” tegasnya.
Rijaluddin menekankan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan prioritas. Terlebih, RSUZA memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan tertinggi milik Pemerintah Aceh.
Karena itu, Komisi V DPRA meminta Pemerintah Aceh segera mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan kebutuhan medis sekaligus mengambil langkah penyelesaian yang terukur agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Komisi V DPRA juga memastikan akan terus melakukan pengawasan dan mengawal proses pembenahan pelayanan RSUZA. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat Aceh memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat dan berkualitas tanpa terkendala kekurangan obat maupun fasilitas medis.
“Yang paling penting adalah kepentingan pasien. Masyarakat yang datang berobat harus mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada perbaikan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Rijaluddin.