liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membuka secara transparan se...
liputaninvestigasi.com – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membuka secara transparan seluruh bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, baik yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto maupun bantuan dari kementerian terkait.
Surya Dharma menegaskan bahwa hingga hari ini masih banyak masyarakat di sejumlah kecamatan khususnya Gandapura, Makmur, dan Kutablang yang mengeluhkan minimnya bantuan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut.
Menurut Surya Dharma, informasi dari Camat Gandapura menyebutkan bahwa tidak ada anggaran operasional untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Ia menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat di tengah situasi kritis.
“Bantuan sudah ada, tetapi tidak ada uang untuk mendistribusikan. Ini jawaban yang tidak beretika dan tidak bermoral di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Mengeluh tidak ada anggaran adalah bahasa yang tidak seharusnya keluar dari seorang camat. Dalam kondisi genting seperti ini, pejabat wajib siap melayani rakyat,” tegas Surya Dharma. Senin 8 Desember 2025.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak warga kehilangan harta benda, rumah mereka rusak, ratusan keluarga masih bertahan di pengungsian, dan hingga kini bantuan logistik masih belum merata.
“Jika bantuan memang ada, segera salurkan. Jangan biarkan masyarakat semakin menderita. Jangan sampai bantuan menumpuk di satu kecamatan, sementara daerah lain dibiarkan. Semua harus disalurkan secara adil dan merata, jangan ada yang dianaktirikan,” ujarnya.
Surya Dharma juga menyoroti isu yang berkembang terkait adanya bantuan Rp4 miliar yang disebut-sebut diberikan Presiden Prabowo kepada Pemkab Bireuen saat meninjau lokasi banjir kemaren. Ia meminta Bupati memberikan klarifikasi resmi agar isu tersebut tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Kalau benar ada bantuan Rp4 miliar, dana itu bisa digunakan untuk biaya operasional penyaluran bantuan. Jangan sampai seperti di Gandapura, camat bilang tidak ada biaya. Ini miris dan sangat kita sayangkan. Dampaknya langsung ke masyarakat karena mereka terhambat menerima bantuan,” katanya.
Selain itu, ia mempertanyakan transparansi bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial, BNPB, maupun bantuan dari Pemerintah Aceh. Ia menilai Pemkab harus mempublikasikan data lengkap terkait jumlah bantuan yang masuk, jenisnya, serta alokasi distribusinya.
“Semua bantuan harus jelas, berapa banyak, dalam bentuk apa, dan sudah disalurkan ke mana. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih data dan memastikan setiap warga terdampak benar-benar menerima bantuan,” ujarnya.
Surya Dharma mengingatkan Pemkab agar berhati-hati mengelola bantuan, baik dari pusat maupun provinsi, dan memastikan tidak ada penyimpangan.
“Bantuan tidak boleh salah digunakan. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan apa pun. Semua harus tepat sasaran,” pintanya. (Taufiq)
