liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keua...
liputaninvestigasi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dalam sebuah prosesi sederhana di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat, 14 November 2025.
“Selamat dan sukses kepada Pak Nanang. Mudah-mudahan betah di Aceh dan semakin memperkuat pengawasan keuangan daerah,” kata Mualem membuka sambutan.
Namun di luar sambutan seremoni, Gubernur yang akrab disapa Mualem itu mengungkap hasil pertemuan terbarunya dengan Presiden.
Ia kemudian menuturkan keluhan utama yang ia sampaikan kepada Presiden malam sebelumnya: hampir semua muara pelabuhan di Aceh mengalami pendangkalan parah.
“Ada sedimen atau pasir menumpuk di semua kuala. Akibatnya nelayan harus menunggu air pasang setiap mau pergi atau pulang melaut,” ujarnya.
Menurut Mualem, sekitar 95 persen kuala di Aceh berada dalam kondisi dangkal dan membutuhkan pengerukan total. Ia meminta agar pengerukan dilakukan secara permanen serta memastikan sedimen dibuang keluar kawasan kuala agar tidak kembali menumpuk.
Di hadapan jajaran BPKP, Mualem mengaku mendapat respons positif dari Presiden.
“Alhamdulillah Pak Presiden menyetujui. Tahun depan ditambah dana untuk pengerukan kuala dan untuk dana abadi mantan kombatan,” katanya.
Gubernur berharap BPKP Aceh dapat mengawal program besar tersebut agar dana segera cair dan penggunaannya tepat sasaran.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara BPKP RI, Setya Nugraha, yang turut hadir, menegaskan komitmen lembaganya.
“BPKP hadir untuk mengawal akuntabilitas keuangan di Aceh. Kami sadar dinamika pemerintahan sangat turbulen. Karena itu, Bapak punya BPKP untuk diminta bantuan dan dukungan dalam melaksanakan pembangunan,” kata Setya.
Ia menyebut BPKP siap mendampingi pemerintah Aceh dalam berbagai agenda penting. “Ada BPKP sahabat gubernur yang siap membantu kapan saja, dari menghitung potensi kerugian negara, memetakan titik rawan, memastikan efektivitas pembangunan daerah, hingga pencegahan kecurangan,” ujarnya.
Setya berharap kehadiran BPKP di Aceh benar-benar memberi nilai tambah. “Kami ingin hadir memberi manfaat, terutama di Bumi Serambi Mekkah.” []
