Lhokseumawe/liputaninvestivigasi.com - Kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat petani kelas bawa...
Lhokseumawe/liputaninvestivigasi.com - Kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat petani kelas bawah yang mana ini menjadi tali nadi kehidupan mereka. di saat musim tanam tiba masyarakat selalu mengeluh sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Kelangkaan pupuk bersubsidi salah satunya yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan suatu daerah yang memiliki pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) tersebut.
Menurut Ketua LMND Komisarit Unimal bahwa terkait hal itu adanya permainan pihak tertentu, dimana mereka menjual pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak memiliki kartu Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Dalam hal ini kami melihat ada permainan dari pihak tengkulak disaat pendistribusian pupuk bersubsidi yang mana mareka menjual pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak memiliki kartu Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pasalnya RDKK akan menjadi database kartu tani dan pembagian pupuk bersubsidi," kata Ketua LMND Komisariat Unimal, Maulidi Alfata. Rabu 24 Juli 2019
Ia menyebutkan, kuota pupuk bersubsidi di Aceh Utara sebesar 7.000 ton pada tahun 2019, yang kemudian seharusnya dengan angka sebesar tersebut dapat mencukupi kebutuhan petani.
Terkait hal tersebut mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Komisariat Unimal mendesak kepada pihak terkait untuk lebih maksimal dalam hal pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi baik itu dilakukan oleh dinas pertanian maupun PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Kami mahasiswa mendesak pihak terkait untuk lebih maksimal dalam pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.15 / M-DAG / PER / 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian," demikian ungkap Maulidi.(Zulfakri).
