BANDA ACEH/liputaninvestigasi.com - Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengumumkan rencana untuk pemindahan Ibu kota dalam wa...
BANDA ACEH/liputaninvestigasi.com - Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengumumkan rencana untuk pemindahan Ibu kota dalam waktu dekat dimana nantinya akan menelan biaya Rp466 T. Di era pemerintahan Jokowi, wacana tersebut muncul pada tahun 2017, kemudian dibahas lagi pada tahun 2018, dan terakhir dalam ratas pada Senin kemarin.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menawarkan tiga alternatif kajian pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun dibangun distrik khusus pemerintahan di Istana dan Monas. Alternatif kedua, ibu kota berada di kawasan Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga berada di Pulau Jawa.
Menurut Rival Perwira, pemindahan ibu kota dalam waktu dekat tidaklah efektif dan bukan solusi konret untuk bangsa ini, dimana pemindahan ibu kota ini menelan biaya yang cukup tinggi.
"Pemindahan ibu kota bukanlah suatu pilihan yang tepat, karena akan menambah hutang negara yang kian lama semakin menumpuk. Dan disamping itu kita tidak mengetahui apa keuntungan dipindahkannya ibu kota tersebut," katanya Jum'at (10/5/2019)
Lebih jauh kata Roval, saat ini Indonesia harus fokus pada pembenahan ekonomi, ketahanan pangan serta penguatan pertahanan negara. Hal inilah yang diinginkan oleh rakyat indonesia, serta perluasan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan.
Karena mengingat saat ini rakyat masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, impor kian melonjak, serta pertahanan semakin menurun. Sebaiknya dana untuk pemindahan ibu kota tersebut lebih baik dipakai untuk kegiatan produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia.
Maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan terhadap pemindahan ibu kota, sehingga rakyat indonesia mengetahui esensi dari pemindahan tersebut. Terlebih lagi melihat berbagai permasalahan Indonesia saat ini, alangkah baiknya presiden Jokowi dapat mengatasi segala persoalan yang menyangkut dengan pemilu dan kasus kematian KPPS.
"Sebagai negara besar dan berkembang, seharusnya Indonesia memiliki perencanaan yang konret terhadap permasalahan Indonesia, bukan malah menghambur hamburkan keuangan negara. Dan seharusnya pemerintah membangun sistem yang mampu bersaing dengan negara negara lain, dalam hal yang lebih penting dibandingkan harus terpaku pada hal-hal baru yang membuat Indonesia semakin menambah hutang negara," Demikian ungkap Rival
