BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Terkait pengadaan mobil dinas untuk Bupati Saifannur, ketua PKK dan Tiga Pimpinan DPRK Bireuen pada APBK...
BIREUEN/liputaninvestigasi.com - Terkait pengadaan mobil dinas untuk Bupati Saifannur, ketua PKK dan Tiga Pimpinan DPRK Bireuen pada APBK 2019 kembali menuai polemik.
Pembelian mobil baru sebanyak 5 unit tersebut dengan anggaran mencapai Rp.3,2 miliar lebih, membuat masyarakat kecewa karena menurut Tuih, pengadaan mobil belum saatnya dilakukan.
"Saya sangat kecewa dengan sikap yang di ambil oleh pihak Pimpinan DPRK tentang usulan pembelian mobil dinas untuk Bupati dan ketua PKK, karena alasan pembelian mobil tidak masuk akal, lecet sedikit harus beli mobil baru, menurut saya ini alasan yang tidak logis,"kata Tuih kepada media ini. Kamis (14/3/2019)
Menurut Tuih, seharusnya pihak Pimpinan DPRK lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat Bireun, bukan malah sibuk memikirkan mobil dinas Bupati yang sudah lecet.
Karena Dewan itu dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh Bupati jadi untuk apa sibuk urus mobil dinas Bupati, apalagi baru berjabat sekitar kurang lebih 2 tahun
Sedangkan standar pemakaian mobil itu cuma 5 tahun, kecuali mobil dinas Bupati sudah rusak parah atau tidak layak pakai lagi misalnya ada kerusakan mesin serta memang sudah waktunya di ganti,"jadi itu wajar pihak DPRK menggantikan dengan yang baru, sedangkan ini cuma lecet aja," tuturnya
Lanjut Tuih, Jika benar mobil dinas Bupati sudah lecet maka cukup dibawa ke bengkel untuk diperbaiki sehingga tidak banyak menguras uang rakyat dan saya rasa kalau cuma lecet mobil tersebut tetap bisa jalankan, karena bukan mesinnya yang rusak.
"Maka saya minta kepada pimpinan DPRK agar betul-betul mepertimbangkan kembali usulan pengadaan mobil dinas tersebut karena mengingat ekonomi di Bireuen saat ini sangat kritis, dan masih banyak masyarakat Bireuen yang masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah," pintanya
"Saya juga meminta kepada Bupati untuk mensejahterakan masyarakat Bireuen, jangan cuma mengharapkan dari Dana Desa yang di plot dari Pemerintah Pusat, karena dana desa tersebut tidak cukup untuk memakmurkan masyarakat Bireuen, perlu ada tambahan anggaran dari APBK untuk memakmurkan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran dan pembangunan rumah untuk masyarakat dan lain sebagainya," tambahnya
Aktivis yang dikenal kritis tersebut juga meminta Bupati untuk segera memanggil Pimpinan DPRK untuk membatalkan usulan pengadaan mobil dinas tersebut
"Buktikan kepada kami masyarakat tentang janji-janji disaat masa kampaye dulu yang katanya, disaat menang nanti siap mewakafkan diri untuk Kabupaten Bireuen,"harapnya
Tuih juga mengaku dalam waktu dekat, mereka dari aliansi masyarakat Bireuen akan memasukan surat ke Pimpinan DPRK untuk melakukan audiensi terkait pengadaan mobil dinas tersebut
"Sampai saat ini akan terus memantau kinerja Pemerintahan Bireuen baik eksekutif maupun legeslatif, dan sampai saat ini kami belum diam dan akan terus bersuara untuk mengkritik Pemerintahan yang menjalankan roda Pemerintahan tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan agama, Kami akan terus berjuang dan berjuang walaupun banyak rintangan dan resiko yang harus kami hadapi karena ini semua demi kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bireuen," tutup Tuih Alkhair.
