Lhokseumawe/liputaninvestigasi.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH Unimal) baru saja menggela...
Lhokseumawe/liputaninvestigasi.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH Unimal) baru saja menggelar diskusi publik soal Undang-Undang, Pada Rabu (23/10/2019) di Aula Cut Meutia Bukit Indah Kota Lhokseumawe
Diskusi yang bertemakan "Revisi UU KPK, Rancangan KUHP dan RUU Kontroversial lainnya merugikan masyarakat Indonesia. Hoax atau Fakta?" berlangsung dari pagi pukul 09.00-12.30 Wib, yang dibuka langsung oleh Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan (Hadi Iskandar, S.H., M. H).
Sebelumnya, pihak kepanitiaan (Maulana Azman Zuhri) dan juga Ketua Bem FH Unimal (Muhammad Fadli) menegaskan bahwa acara diskusi itu karena pada dasarnya sekarang ini masif sekali pergerakan mahasiswa, dan hendaknya sebelum aksi harus memahami substansial dari UU itu
"Iyaa, sekarang banyak dari kawan kawan mahasiswa, melaksanakan aksi itu, dan memang kita perlu aksi, tapi bagaimanapun kita harus ada dasar yakni substansi yang kita suarakan, dan makanya kami dari Bem Hukum Unimal mengangkat tema ini," pungkas Muhammad Fadli, Ketua Bem Hukum Unimal tersebut.
Dalam kesempatan itu, yang menjadi menarik perhatian, diskusi soal Undang-Undang itu diisi oleh pemateri yang singkron dan sesuai karena dari elemen LBH, aparat dan akademisi hukum.
Ada 4 pemateri yang mengisi, dari Direktur LBH Banda Aceh (Syahrul, S. H., M. H.), Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe (Indra T Herlambang, S. H.,S.I.K.,M. H) dan juga dari akademisi Hukum/Ketua pusat Studi Hukum, Ilmu sosial dan politik di LPPM Unimal (Yusrizal, S. H.,M.H.)
Masing-masing pemateri menyampaikan materinya seusai dengan bidang keilmuan dan kompetensinya masing-masing yang berhasil menarik ratusan peserta yang hadir.
Selain dihadiri peserta, acara itu juga dihadiri oleh ormawa Fakultas Hukum unimal, Ormawa lingkup Universitas malikussaleh serta para Dosen Hukum Unimal.
