BANDA ACEH - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengkritisi informasi terkait sejumlah proyek Strategis Nasional (PSN) t...
BANDA ACEH - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengkritisi informasi terkait sejumlah proyek Strategis Nasional (PSN) terancam dicoret. Informasi bahwa terdapat 6 PSN yang terancam gagal direalisasikan itu pertama sekali dilontarkan oleh Dr M Adli Abdullah MCL, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Rakyat untuk Jalan Perubahan (Bara JP) Aceh.
Menurut aryos, informasi 6 PSN Aceh yang terancam gagal terealisasi itu tak lebih dari kesimpulan subjektif adli, Padahal hingga detik ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat bahwa PSN di Aceh akan dihentikan
“pernyataan 6 PSN terancam dicoret itu tak lebih dari kesimpulan subjektif adli. mengapa justru Adli berfikir PSN akan gagal? Padahal hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat bahwa PSN di Aceh akan dihentikan.
Pernyataan dia tersebut dapat dibaca diniatkan menuding Pemerintah Aceh yang seolah tidak pro aktif dalam mensukseskan PSN. Kemudian secara politik juga menuding jokowi tidak berpihak pada kepentingan orang Aceh” ujar Akademisi FISIP Unsyiah ini melalui siaran persnya, minggu (21/10/2018)
Justru informasi yang diperoleh aryos, bahwa PNS di Aceh sudah memasuki progres pembangunan, seperti jalan tol Banda Aceh - Sigli
Dikatakan lebih lanjut bahwa informasi yang diperoleh dari Bappeda Aceh, Khusus untuk PSN jalan Tol Banda Aceh - Sigli. Pemprov Aceh sudah melakukan percepatan penangan mulai dari izin penggunaan lahan, Penetapan lokasi, sosialisasi dan pengukuran lahan.
Saat ini sebagian lahan di Blang Bintang, Montasik & Indrapuri sudah clear serta sudah disiapkan kelengkapan administrasi pengajuan pembayaran lahan ke LMAN, sementara penilaian harga oleh KJPP masih terus berlansung di lapangan.
Kementrian PUPR & Komite Pemantauan Percepatan Infrastruktun PSN Kemenko Perekonomian bahkan memberikan apresiasi atas upaya percepatan penyelesaian PSN di Aceh.
"Informasi valid lainnya yang kita peroleh dari Bappeda Aceh, ternyata Plt Gubernur Aceh bersama SKPA sejauh ini juga sudah melakukakan komunikasi dengan beberapa menteri terkait agar potensi kendala PSN Aceh dapat diantisipasi “ jelas alumnus Universitas Gadjah Mada ini.
Karena itu, aryos menilai pernyataan adli bahwa PSN di aceh terancam dicoret adalah sebuah kesimpulan prematur tanpa basis data valid.
“jadi ini semua merupakan kesimpulan prematur tanpa basis data yang valid. Bagaimana mungkin pemerintah pusat langsung main stop proyek padahal tahapan persiapan sudah berlangsung jauh hari. Lagipula tak ada informasi resmi dari pusat bahwa pusat akan menyetop 6 PSN Aceh. Ungkapnya
Jadi kesimpulan adli sangat prematur sebab mendahului kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini dapat menjadi blunder politik bagi dirinya. Tidak menutup kemungkinan pernyataan prematur dapat menjadi bumerang bagi dirinya saat ini sedang menduduki posisi sebagai ketua tim Bara JP Aceh. pungkas aryos. (*)
